Implementasi dan Pembuatan Laporan AMDAL dan UKL-UPL

Tuntutan implementasi pengelolaan lingkungan semakin ketat dan menjadi semakin penting bagi kegiatan dan perusahaan yang wajib AMDAL/UKL-UPL. Hal ini terlihat dengan munculnya UU PPLH No 32 tahun 2009 yang mengatur mulai dari perencanaan lingkungan, implementasi dan pencegahan pencemaran hingga penegakan hukum. More »

PROPER

Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER bersifat mandatory sehingga haruslah dikelola secara cermat dan profesional. Untuk mengelolanya secara efektif, diperlukan pemahaman yang baik atas persyaratan PROPER, pemahaman terhadap kriteria penilaian dan penyiapan dokumen PROPER. More »

Pengelolaan Air Limbah untuk Kompetensi MPPA

Pengolahan air limbah (IPAL/WWTP) merupakan salah satu unit yang amat vital bagi perusahaan. Output pengolahan limbah yang memenuhi baku mutu akan mencegah masalah hukum, menghindari keluhan dari masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan. More »

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi. More »

Pengolahan Limbah Cair Industri

Secara teknis dan operasional, unit pengolahan limbah cair merupakan sebuah sistem produksi yang mahal, kompleks dan rumit , kadang jauh lebih kompleks dari sistem produksi lain yang ada di perusahaan karena More »

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam More »

 

About Pelatihan Limbah B3

LimbahB3.com adalah blog dari PT. Benefita indonesia, dimana diharapkan dengan adanya LimbahB3.com ini diharapkan akan lebih mengenalkan PT. benefita kepada banyak orang, dan lebih membuat kita peduli akan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan.

PT. Benefita Indonesia didirikan pada tahun 1998 dengan misi untuk membawa win-win solution antara bisnis dan lingkungan, yang pada gilirannya akan membuat keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk melakukan itu, kami telah mengembangkan banyak alat manajemen lingkungan untuk memudahkan klien kami untuk mencapai kinerja lingkungan keunggulan mereka.

18 Februari 2015 MK Membatalkan Keseluruhan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

1888485_1413979598850472_1716309442_n

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu (18/2) di Ruang Sidang Pleno MK. UU tersebut juga dianggap tak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan dibatalkannya UU Sumber Daya Air secara otomatis memberlakukan lagi UU No.11 Tahun 1974.

Petisi “Tutup dan Hukum Perusahaan Pemilik Lubang Tambang Batubara Samarinda yang Membunuh Anak-anak”

lobang tambang

Rahmawati (37), melalui Change.org, meminta keadilan atas kematian putranya Muhammad Raihan Saputra (10) pada 22 Desember 2014, di lubang bekas tambang batubara milik PT. Graha Benua Etam (GBE) di Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur.

10 Point Penting Hasil Kunker Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan ke Provinsi Jambi

hutan

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Selasa 10 Februari 2015 didampingi pejabat eselon I di lingkungan KLHK dan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Maksud kunjungan adalah melihat dan mengevaluasi kesiapsiagaan KLHK dan pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Jambi.