Ada Indikasi Merusak Lingkungan, KLH Menggugat PT. MPL Sebesar Rp.16 Trilyun

image
Pada 26 September 2013, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari karena ada indikasi mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
PT Merbau Pelalawan Lestari bergerak di bidang tanaman industri berupa tanaman akasia untuk bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), salah satu anak usaha APRIL grup Raja Golden Eagle milik taipan Sukanto Tanoto. Perusahaan ini mengajukan IUPHHK HT pada 30 April 2001. Lantas pada 17 Desember 2002, Tengku Azmun Jaafar waktu itu Bupati Pelalawan, menerbitkan SK Bupati No 522.21/IUPHHKHT/12/2002 seluas 5.590 hektare.
Dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan sejak September 2013 ini, Suhendro penasehat hukum tergugat, yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari, menghadirkan saksi fakta Tamda Rianto dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau di hadapan Ketua Majelis Hakim Reno Listowo didampingi hakim anggota Togi Pardede dan Jauhari Effendi. Kementerian Lingkungan Hidup selaku Penggugat diwakili kuasa hukum Berto Herora Harahap dan Aries Surya.
Tamda Rianto setelah disumpah majelis hakim menjawab pertanyaan Suhendro. Menurutnya, berdasarkan data Dinas Kehutanan Propinsi Riau tidak ada pelanggaran oleh MPL dalam kasus ini, “PT MPL tidak menebang di luar IUPHHKHT. Total RKT yang dikerjakan sejak 2004-2006 sekitar 3.046 ha, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau. PT MPL belum pernah diberi sanksi oleh kemenhut,” sanggah Tamda Rianto.
Perbuatan melawan hukum yang dinilai telah dilakukan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari adalah melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin IUPHHKHT. Dari seluas 5.590 hektar izin di Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/04 tanggal 17 Desember 2002, telah ditebang seluas 7.466 hektare berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004, 2005 dan 2006. Selisih dengan IUPHHKHT seluas 1.873 hetar. Total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar IUPHHKHT seluas 1.873 hetar setidaknya Rp 4 Triliun.
Perusahaan ini juga dinilai melakukan penebangan hutan di dalam areal IUPHHKHT. Dari 5.590 hektare, 400 hektare berupa bekas tebangan dan sisanya seluas 5.190 berupa hutan primer atau hutan alam. Berdasarkan aturan kementerian kehutanan, tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana dengan luas maksimum satu persen.PT Merbau Pelalawan Lestari juga telah menebang kayu ramin.
Penasehat hukun penggugat juga meminta kepada majelis hakim agar,” Menghukun dan memerintahkan PT Merbau Pelalawan Lestari membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika,” kata penasehat dalam surat gugatan setebal 21 halaman, yaitu senilai Rp 16 Triliun.

Download jadwal training PT Benefita tahun 2015 Disini. Download brosur training dan peraturan-peraturan terbaru tentang Lingkungan hidup Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>