DKI Jakarta Dinilai GAGAL Dalam Mengelola Sampah

Jokowi-Konser-Bareng-Slank-Kampanyekan-Jakarta-Bersih

Koalisi Persampahan Nasional (KPN) menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai gagal dalam mengelola sampah. Karena sampai dengan tahun 2016, sampah buangan ke Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, terus meningkat hingga mencapai 7.000 ton per hari belum termasuk sampah lautan.

Pengurus KPN Bagong Suyoto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa sejak tahun 2005 DKI berupaya membangun empat tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Sunter, Marunda, Cakung Cilincing, dan Duri Kosambi. Lokasi ini diproyeksi mampu mengolah sampah antara 1.500-2.000 ton per hari. Langkah ini matang dituangkan dalam masterplan pengelolaan sampah Jakarta 2015 dan 2012-2032.

Berdasarkan kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan pihak pengelola ditargetkan sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang hanya 2.000 ton per hari. “Pada kenyataannya hingga tahun 2016, proyek tersebut gagal dan TPST dalam kota Jakarta tidak beroperasi,” ujarnya.

Berdasarkan investigasi tim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ternyata keempat lokasi tidak beroperasi dengan semestinya. ”Kini, proyek tersebut gagal dan TPST Jakarta tidak beroperasi,” kata Bagong. TPST Sunter hanya digunakan untuk memadatkan sampah yang berasal dari Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sampah yang telah padat itu kemudian diangkut lagi oleh truk sampah Dinas Kebersihan DKI menuju TPST Bantargebang, Bekasi. “Dari temuan itu jelaslah bahwa unit TPST Sunter terlalu besar namanya dibandingkan cakupan kerjanya yang hanya sebagai stasiun pengalihan antara (SPA),” kata anggota Walhi Jakarta Riza V. Tjahjadi.

Sedangkan TPST Cakung Cilincing diketahui sudah empat tahun tidak beroperasi dan lokasi TPST Marunda masih berupa lahan kosong karena pembangunannya tidak mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Atas kegagalan pembangunan empat TPST di dalam kota Jakarta, KPN dan Walhi Jakarta mendesak dilakukannya audit menyeluruh untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran.

KPN menyebutkan bahwa ada masalah lain akibat kegagalan pembangunan ITF/TPST ini, yaitu sampah belum terpilah saat dikirim ke TPST Bantargerbang, volume terus meningkat, jumlah truk sampah bertambah, tipping fee masih rendah, harga lstrik sampah murah, green belt belum terealisasi, sampai penambahan pegawai harian lepas (PHL) yang berlebihan.

Padahal, anggaran untuk pengelolaan sampah Bantargerbang per tahun mencapai Rp. 400 Miliar. ”Pengelola TPST merasa tak menerima itu,” kata Bagong. Dia menduga ada indikasi dana mengendap di Dinas Kebersihan Jakarta.

“Jakarta sebagai Ibu Kota harus menjadi indikator bagaimana Indonesia menyelesaikan persoalan sampah,” ungkap Bagong. Menurutnya, DKI masih memperlakukan sampah sebagai buangan yang tidak bernilai, padahal dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah disebutkan bahwa sampah merupakan sumber daya yang harus kembali dimanfaatkan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

PT. BENEFITA INDONESIA PROVIDER TRAINING ENVIRONMENT TERBESAR & TERLENGKAP Se-INDONESIA (Since 1 April 1998)

Artikel Terkait:

sumber: mongabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>