ULASAN LEBIH JAUH TENTANG REVISI UU KEANEKARAGAMAN HAYATI (part 2)

sa1-418427_10150717889157792_1550851552_n

Kawasan ini dulu hutan, kini hancur dan bersiap menjadi kebun sawit. Berapa banyak keragaman hayati yang mungkin hilang dari ‘pembersihan’ hutan seperti ini?

Kamis (21/1/16) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengumpulkan kepala balai dari Sumatera di Medan untuk konsultasi Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragam Hayati (Kehati) dan sejumlah NGO juga hadir. Konsultasi ini sendiri dipimpin oleh Ilyas Asaad, Staff Ahli Menteri Antar Lembaga Pusat dan Daerah, KLHK.

Ilyas mengatakan bahwa RUU Kehati ini adalah perpaduan dua RUU, yaitu RUU perubahan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya dan RUU Sumber Daya Genetik.

Irma Hernawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit-WCS menjelaskan bahwa UU 5/1990 darurat revisi karena tidak memadai lagi. Dia juga berharap, hal-hal dalam RUU maju agar tujuan melestarikan sumberdaya alam dan satwa terpenuhi.

Panut Hadisiwoyo, Direktur Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Informasi Center (OIC) mengatakan bahwa UU 5/1990 menyebutkan bahwa pengekan hukum adalah tindakan terakhir. Tapi dalam revisi tindakan hukum harus menjadi prioritas.

Fadrizal Labay, anggota Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat di Jakarta mengatakan bahwa RUU Kehati jangan sampai merugikan masyarakat adal/lokal di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dan akses baik tanpa mengurangi aspek konservasi di dalamnya.

Seknas FKKM Andri Santosa menyatakan dalam UU lama peran masyarakat hanya obyek, sehingga lemah dan menimbulkan banyak konflik. Jadi bukanya mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, tetapi menempatkannya sebagai pelaku dan mitra dalam upaya konservasi.
semende-banding3-DSC00362

Rumah warga adat Semende Banding Agung, yang dibakar Polhut, kala operasi gabungan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di Bengkuku, Senin (23/12/13). Konflik masyarakat adat dan pengelola taman nasional berkepanjangan, karena bagi mereka, manusia tak boleh ada dalam kawasan konservasi (meskipun mereka ada di sana, sebelum kawasan konservasi ditetapkan).

Abdon mengatakan masyarakat adat dijadikan calon kriminal bukan mitra, mengakibatkan masyarakat adat menjadi pelawan atau separatis. Sehingga banyak masyarakat adat yang dipenjara karena dianggap “menyerobot” kawasan konservasi. Kalaupun dilepas, kasus tak selesai hingga status sebagai buronan.

Dan dia juga mengingatkan dalam penyusunan RUU sangatlah penting memperhatikan aspek HAM. Yaitu “Bagaimana memposisikan hak menguasai negara dengan hak-hak lain. Selama ini hak selalu mengusai negara yang bersifat mutlak memiliki.”
kembali ke ULASAN LEBIH JAUH TENTANG REVISI UU KEANEKARAGAMAN HAYATI (part 1)

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

    Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT Benefita Indonesia
    HP: 0813 10138048 | Email: eniendriyeni@benefita.com
    Website : http://www.pelatihanlingkungan.com | http://www.trainingproper.com | http://www.limbahb3.com

PT. BENEFITA INDONESIA PROVIDER TRAINING ENVIRONMENT TERBESAR & TERLENGKAP Se-INDONESIA (Since 1 April 1998)

Artikel Terkait:

sumber: Mongabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>