Nasib Pengumpul Limbah Batubara, Disebut Ilegal dan Merusak Lingkungan

Nasution-warga-Kelurahan-Pasar-Bengkulu-Kota-Bengkulu-menuju-ke-tengah-hulu-DAS-Air-Bengkulu-untuk-mengumpulkan-limbah-batubara-menggunakan-mesin-pompa-air.-Foto-Dedek-Hendry

Nasution, warga Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu, menuju ke tengah hulu DAS Air Bengkulu untuk mengumpulkan limbah batubara menggunakan mesin pompa air. Foto: Dedek Hendry

Syahrul (45), warga Desa Durian Demang, dan Alun (43), warga Desa Suka Rami, Kabupaten Bengkulu Tengah bersiap pulang ke rumah. Duduk di atas tumpukan karung limbah batubara di pinggir Sungai Air Kemumu, Desa Tanjung Raman, sembari mengobrol, mereka menunggu mobil untuk ditumpangi keluar dari lokasi menuju ke jalan lintas Bengkulu – Curup di Desa Sukarami. Jaraknya, sekitar dua kilometer.

Hari itu, Minggu, 23 April 2017, limbah batubara yang mereka kumpulkan terbilang sedikit. “Air sungai tidak dalam, untuk mendapatkan 10 karung sehari, sulit. Kalau air dalam (setelah hujan besar), tiap orang bisa mengumpulkan hingga 25 karung,” kata Syahrul. Setiap hari, mereka memulai pekerjaannya pukul 09.00 WIB. Setelah istirahat pukul 13.00 WIB, mereka bekerja lagi hinga pukul 17.00 WIB.

Sudah 21 tahun Syahrul dan Alun menggeluti pekerjaan ini. “Saya tahu dari keluarga di Desa Penanding. Sudah satu tahunan, dia menjual ke peternakan ayam dengan harga Rp 4.000 per karung. Awalnya, cuma sedikit orang. Namun, sejak ada pengusaha yang datang dan siap membeli sekarungnya Rp18.000 sekitar 2006-an, banyak yang ikut mengumpulkan batubara, termasuk perempuan.” Mereka tidak perlu membawa limbah batubara ke toke di Desa Sukarami. Cukup mengirim pesan singkat (SMS). “Ada mobil yang datang mengangkut. Pembayarannya mingguan, biasanya setiap Sabtu,” tambah Alun.

Ibrahim-bersama-tumpukan-batubara-di-depan-rumahnya-yang-belum-bisa-dijual-karena-izin-angkut-tidak-dikeluarkan-oleh-Pemda-Provinsi.-Foto-Dedek-Hendry

Ibrahim menunjukkan tumpukan batubara di depan rumahnya yang belum bisa dijual karena izin angkut tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Foto: Dedek Hendry

Pada 2010, para pengumpul nyaris demonstrasi. “Sempat akan dilarang pemerintah (daerah). Dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Waktu itu, para pengumpul limbah Namun, dibatalkan,” kata Buyung. Selain dianggap ilegal, pengumpul limbah batubara juga dituding sebagai pencemar air sungai. “Pekerjaan kami dianggap merusak lingkungan hidup, sedangkan perusahaan tidak.”

Bila di wilayah Bengkulu Tengah tidak pernah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berbeda dengan Kota Bengkulu. “Sekarang memang sudah tidak pernah lagi. Beberapa tahun lalu, Satpol PP sering datang dan melarang. Kami dianggap merusak lingkungan hidup. Padahal, kalau pemerintah paham, sebenarnya kami membantu mengatasi pendangkalan sungai,” kata Aheri, warga Kelurahan Kampung Kelawi, ditemui di sela-sela aktivitasnya di Hulu DAS Air Bengkulu.

Nasution-warga-Kelurahan-Kampung-Kelawi-Kota-Bengkulu-memasang-mesin-pompa-air-di-perahu.-Foto-Dedek-Hendry-2

Menjadi pengumpul limbah batubara dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian. Foto: Dedek Hendry

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Tengah Fera Asantaria Pulungan mengaku dilematis. “Kalau disetop, kasihan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka mencari uang di sana. Kalau dibilang tidak boleh, sebenarnya juga belum ada aturan larangan mengambil batubara di sungai. Bila disebut tambang liar, memang benar, karena tidak ada izin,” katanya, Kamis (27/4/2017).

Menurut Edra, pembuatan kebijakan bagi pengumpul batubara merupakan peluang pemerintah untuk menunjukan keberpihakan kepada rakyat. “Jangan hanya pada pengusaha. Sepanjang apa yang dilakukan masyarakat, tidak merusak lingkungan, maka perlu ditata dan diberi izin. Tentunya, tidak serumit perusahaan. Inilah peluang pemerintah, karena yang diambil adalah batubara yang hanyut, dikumpulkan,” tambahnya.

Sekretaris Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Oktavino mengatakan, pihaknya sedang memikirkan solusi. “Pola pembinaan seperti apa, itu yang sedang kami pikirkan. Namanya pemerintah, kalau sudah ambil sikap, harus ada solusi. Rumitnya, pengumpul batubara itu di sungai, tidak pakai alat. Mereka cuma mendulang. Kendati demikian, yang mereka lakukan itu justru membersihkan sungai. Hanya saja, mereka tidak bisa menjual tanpa izin,” kata Oktaviano yang ditemui bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu, Selasa (25/4/2017).

sumber:mongabay

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

PT. BENEFITA INDONESIA PROVIDER TRAINING ENVIRONMENT TERBESAR & TERLENGKAP Se-INDONESIA (Since 1 April 1998)

Artikel Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>