Implementasi dan Pembuatan Laporan AMDAL dan UKL-UPL

Tuntutan implementasi pengelolaan lingkungan semakin ketat dan menjadi semakin penting bagi kegiatan dan perusahaan yang wajib AMDAL/UKL-UPL. Hal ini terlihat dengan munculnya UU PPLH No 32 tahun 2009 yang mengatur mulai dari perencanaan lingkungan, implementasi dan pencegahan pencemaran hingga penegakan hukum. More »

PROPER

Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER bersifat mandatory sehingga haruslah dikelola secara cermat dan profesional. Untuk mengelolanya secara efektif, diperlukan pemahaman yang baik atas persyaratan PROPER, pemahaman terhadap kriteria penilaian dan penyiapan dokumen PROPER. More »

Pengelolaan Air Limbah untuk Kompetensi MPPA

Pengolahan air limbah (IPAL/WWTP) merupakan salah satu unit yang amat vital bagi perusahaan. Output pengolahan limbah yang memenuhi baku mutu akan mencegah masalah hukum, menghindari keluhan dari masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan. More »

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi. More »

Pengolahan Limbah Cair Industri

Secara teknis dan operasional, unit pengolahan limbah cair merupakan sebuah sistem produksi yang mahal, kompleks dan rumit , kadang jauh lebih kompleks dari sistem produksi lain yang ada di perusahaan karena More »

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam More »

 

About Pelatihan Limbah B3

LimbahB3.com adalah blog dari PT. Benefita indonesia, dimana diharapkan dengan adanya LimbahB3.com ini diharapkan akan lebih mengenalkan PT. benefita kepada banyak orang, dan lebih membuat kita peduli akan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan.

PT. Benefita Indonesia didirikan pada tahun 1998 dengan misi untuk membawa win-win solution antara bisnis dan lingkungan, yang pada gilirannya akan membuat keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk melakukan itu, kami telah mengembangkan banyak alat manajemen lingkungan untuk memudahkan klien kami untuk mencapai kinerja lingkungan keunggulan mereka.

BENCHMARKING PEROLEHAN PIALA ADIPURA KOTA BANDUNG TAHUN 2015 SETELAH PENANTIAN PANJANG SELAMA 17 TAHUN

Untitled-1

Kota Bandung mendapatkan penghargaan Anugerah Adipura 2015 pada Kategori Kota Metropolitan. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia M. Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya kepada Walikota Bandung M. Ridwan Kamil.

Bandung bersaing dengan 357 kota lainnya di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diraih pada saat Malam Anugerah Lingkungan Proper dan Adipura 2015 yang dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 23 November 2015.

MELANGGAR IZIN LINGKUNGAN PT PELINDO CIREBON III DISEGEL OLEH KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP

df

Aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan III Cirebon pada akhirnya di segel oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK) Republik Indonesia. Penyegelan itu dilakukan lantaran adanya protes warga. Papan penyegelan di Pelabuhan Cirebon di pasang oleh LHK pada hari kamis tanggal 28 Januari 2016.

ULASAN LEBIH JAUH TENTANG REVISI UU KEANEKARAGAMAN HAYATI (part 2)

sa1-418427_10150717889157792_1550851552_n

Kawasan ini dulu hutan, kini hancur dan bersiap menjadi kebun sawit. Berapa banyak keragaman hayati yang mungkin hilang dari ‘pembersihan’ hutan seperti ini?

Kamis (21/1/16) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengumpulkan kepala balai dari Sumatera di Medan untuk konsultasi Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragam Hayati (Kehati) dan sejumlah NGO juga hadir. Konsultasi ini sendiri dipimpin oleh Ilyas Asaad, Staff Ahli Menteri Antar Lembaga Pusat dan Daerah, KLHK.