Implementasi dan Pembuatan Laporan AMDAL dan UKL-UPL

Tuntutan implementasi pengelolaan lingkungan semakin ketat dan menjadi semakin penting bagi kegiatan dan perusahaan yang wajib AMDAL/UKL-UPL. Hal ini terlihat dengan munculnya UU PPLH No 32 tahun 2009 yang mengatur mulai dari perencanaan lingkungan, implementasi dan pencegahan pencemaran hingga penegakan hukum. More »

PROPER

Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER bersifat mandatory sehingga haruslah dikelola secara cermat dan profesional. Untuk mengelolanya secara efektif, diperlukan pemahaman yang baik atas persyaratan PROPER, pemahaman terhadap kriteria penilaian dan penyiapan dokumen PROPER. More »

Pengelolaan Air Limbah untuk Kompetensi MPPA

Pengolahan air limbah (IPAL/WWTP) merupakan salah satu unit yang amat vital bagi perusahaan. Output pengolahan limbah yang memenuhi baku mutu akan mencegah masalah hukum, menghindari keluhan dari masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan. More »

Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi. More »

Pengolahan Limbah Cair Industri

Secara teknis dan operasional, unit pengolahan limbah cair merupakan sebuah sistem produksi yang mahal, kompleks dan rumit , kadang jauh lebih kompleks dari sistem produksi lain yang ada di perusahaan karena More »

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam More »

 

About Pelatihan Limbah B3

LimbahB3.com adalah blog dari PT. Benefita indonesia, dimana diharapkan dengan adanya LimbahB3.com ini diharapkan akan lebih mengenalkan PT. benefita kepada banyak orang, dan lebih membuat kita peduli akan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan.

PT. Benefita Indonesia didirikan pada tahun 1998 dengan misi untuk membawa win-win solution antara bisnis dan lingkungan, yang pada gilirannya akan membuat keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk melakukan itu, kami telah mengembangkan banyak alat manajemen lingkungan untuk memudahkan klien kami untuk mencapai kinerja lingkungan keunggulan mereka.

LALAI Mengelola Lingkungan Tanggal 22 Maret 2016 KLHK Mencabut Izin Sementara 3 Perusahaan (PT. ECI, PT CEM, PT PLKK) di Kalimantan

1936376_10209312104705272_2149993784070701956_n

Selasa tanggal 22 Maret 2016, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali melakukan penyegelan terhadap terhadap tiga perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Tambang yang disegel yaitu, PT. Energi Cahaya Industritama (ECI), PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) di Samarinda dan PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara (PLKK) di Kecamatan Samboja, Kukar.

Arti Penting Neraca Limbah B3 Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 dan Manfaatnya Bagi Penilaian PROPER

NERACA LIMBAH B3

Kegiatan industri menghasilkan limbah, dan dari limbah yang dihasilkan terdapat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Karena itu setiap perusahaan atau instansi diwajibkan memiliki neraca limbah B3.

Neraca Limbah B3 adalah data kuantitas limbah B3 dari usaha dan kegiatan yang menunjukkan kinerja pengelolaan limbah B3 pada satuan waktu penaatannya. Dalam program PROPER, neraca limbah B3 harus ada dalam masa penilaian. Karena di dalam penilaian PROPER neraca limbah B3 sangatlah penting. Dan apabila neraca limbah B3 tidak sesuai selama penilaian maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut mendapat peringkat Merah atau bahkan peringkat Hitam

Rancangan Undang – Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem – Final

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) beserta pemangku kepentingan terkait saat ini tengah melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi UU ini, telah dilakukan sejak periode pemerintahan lalu diinisiasi oleh Kementrian Kehutanan (saat itu). Disisi lain, Kementrian Lingkungan Hidup sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik yang telah berlangsung satu dekade. Dengan bergabungya Kementrian Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup menjadi KLHK, lahir wacana dan kesepakatan untuk menggabungkan keduanya.