Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Upaya Mendukung Perkebunan Berkelanjutan

LBHKN
Pengendalian pencemaran di Indonesia sampai saat ini masih mengalami banyak kendala.  Sebagian dari penghasil bahan pencemar baik industri maupun lainnya masih belum melakukan pengolahan terhadap limbah, karena adanya berbagai kendala antara lain kurangnya kesadaran bahwa pengelolaan limbah merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan, kurangnya informasi teknologi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang efektif dan efisien dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi pengolahan limbah.
Limbah apabila tidak tertangani secara baik akan merugikan masyarakat antara lain menyebabkan terciptanya pencemaran lingkungan.  Pemakaian bahan kimia berbahaya pada industri, penggunaan racun yang berlebihan di sektor perkebunan, penggunaan pupuk dengan dosis yang berlebih selain mengancam sebagian kehidupan biota juga dapat membuat resisten terhadap makhluk lain dan menyebabkan sebagian tanaman tidak dapat tumbuh, tetapi sebagian lainnya dapat tumbuh cukup subur.
Limbah perkebunan adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi di bidang perkebunan. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.
Limbah dari usaha dan/atau kegiatan dibuang langsung ke media lingkungan (tanah/air) tanpa pengolahan terlebih dahulu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (3) bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a). memenuhi baku mutu (BM) lingkungan hidup  dan b). mendapat izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya, serta PP Nomor 18/1999 Pasal 3 yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkan itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pengelolaan limbah B3 (menurut aturan dalam PP No. 18 tahun 1999)  merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah.  Dalam pelaksanaannya untuk pengelolaan Limbah B3, sebagai contoh di pabrik PTPN  dilakukan hal-hal sebagai berikut:  melaporkan 3 (tiga) bulan sekali pengelolaan limbah B3 pabrik perkebunan,  mengirimkan jenis limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin, membuat logbook atau neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) limbah B3, melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) dan tembusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Download jadwal training PT Benefita tahun 2015 Disini. Download brosur training dan peraturan-peraturan terbaru tentang Lingkungan hidup Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>