Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan yang diadakan pada tanggal 7-8 Desember 2015 yang bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta.

Lahan akses terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk memanfaatkan secara ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ases terbuka karena pengawasan yang tidak memadai atau bahkan tidak adanya pembiaraan dari berbagai pihak. Salah satu pemanfaatan lahan terbuka ini untuk kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang terdapat di ribuan lokasi dan melibatkan 2 juta penambang.

Dirjen PPKL (M.R. Karliansyah) menjelaskan bahwa KLHK telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 302 lokasi, yaitu:

    1. Jenis tambang: emas (22%), sirtu (13%), pasir kuarsa (9%), batu tanah dan timah (masing-masing 8%), pasir dan pasir urug (masing-masing 7%), batu gamping (6%), granit dan batu kuarsa (masing-masing 3%), serta lainnya (6%).
    2. Verifikasi dilakukan di 31 provinsi, analisa data sementara 302 lokasi yang terdiri dari 225 PETI, 40 lokasi IUP, dan 8 lokasi IPR.
    3. Peralatan tambang: makanik (57%) dan manual (43%).
    4. Metode penambangan: terbuka (76%), dalam/bawah tanah (15%) dan bawah air (9%).
    5. Status tambang: dominan aktif (84%) dan tidak aktif (16%).
    6. Status lahan: hutan konservasi (2%), hutan lindung (9%), hutan produksi (6%), tanah negara lainnya (31%) dan hak milik (52%).
    7. Mulai penambangan: sebelum 2010 (41%) dan periode 2010-2015 (59%).
    8. Status penambang: penduduk setempat (62%) dan pendatang (38%).
    9. Tingkat kesejahteraan: meningkat (77%), tetap (21%) dan menurun (2%).
    10. Ketenaga-kerjaan: terdapat anak-anak (36 lokasi), lansia dan perempuan (53 lokasi).
    11. Kecelakaan kerja: menimbulkan korban jiwa (23 lokasi) dan cacat (11 lokasi).
    12. Jarak tambang dengan permukiman: kurang dari 0,5 km (53%).
    13. Konflik sosial: 84 lokasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 112 mengatur bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dapat diancam pidana penjara atau denda. Di beberapa daerah PETI telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan bahkan korban jiwa.

Untuk mendorong “Pejabat yang Berwenang” melakukan pengawasan, dari data verifikasi lapangan KLHK membangun basis data dan Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT). Dengan sistem informasi ini diharapkan pemerintah daerah atau stakeholder lainnya dapat memberikan input mengenai lokasi PETI atau kejadiaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan.

Dirjen PPKL mengatakan untuk penanganan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dilaksanakan melalui implementasi Nawacita ke-4 “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”, dan Nawacita ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dalam konteks keadilan untuk usaha atau kegiatan disektor pertambangan, khususnya bagi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu dilakukan pembinaan dan fasilitas dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai wujud kehadiran Negara.

Melalui deklarasi ini diharapkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan kewenangan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat kembali kondisi paska penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewengangan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Komitmen bersama tersebut diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Upaya menjaring informasi mengenai kondisi, permasalahan, kebijakan dan kegiatan saat ini serta kebutuhan mendatang, telah dilakukan melalui rapat kerja ekoregion di Jawa, Kalimantan dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku serta Sumatera. Dari proses penjaringan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan ruang lingkup aksi yang meliputi:

    1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
    2. Tata kelola terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi
    3. Pemulihan lahan akses terbuka yang rusak atau cemar berat
    4. Kerangka hukum, pengembangan peraturan dan kebijakan
    5. Pelembagaan dan peningkatan kemampuan SDM

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>