Rancangan Undang – Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem – Final

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) beserta pemangku kepentingan terkait saat ini tengah melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi UU ini, telah dilakukan sejak periode pemerintahan lalu diinisiasi oleh Kementrian Kehutanan (saat itu). Disisi lain, Kementrian Lingkungan Hidup sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik yang telah berlangsung satu dekade. Dengan bergabungya Kementrian Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup menjadi KLHK, lahir wacana dan kesepakatan untuk menggabungkan keduanya.

Kementrian KLHK menyampaikan bahwa revisi UU No. 5 1990, ini sangat diperlukan mengingat selama ini lebih dari dua dekade UU ini belum cukup efektif dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari adanya konflik sosial terkait dengan penunjukan atau penetapan kawasan konservasi dan desakan masyarakat yang cukup kuat seiring terjadinya berbagai kasus perdagangan ilegal satwa-satwa yang dilindungi, seperti perdagangan burung kakak tua jambul kuning yang sempat mengemuka baru-baru ini.

Menindaklanjuti kondisi di atas, pada tanggal 25 Mei 2015 KLHK membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak termasuk KEHATI, dan telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. Secara umum, RUU ini mencangkup penyempurnaan daru UU No. 5 Tahun 1990 dan aspek-aspek terkait sumber daya genetik, khususnya masalah akses terhadap dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik, sebagai mana telah dituangkan dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). RUU PSDG ini telah ditandatangi oleh beberapa kementrian sektoral di masa pemerintah yang lalu, seperti Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian KKP, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Luar Negeri, LIPI selama lebih dari satu dekade. Sebagai catatan, KEHATI juga terlibat di dalam penyusunan RUU PSDG tersebut.

Dalam paparan mengenai RUU KKHE, Tim Penyusun pada prinsipnya menegaskan bahwa revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 sudah sangat mendesak. Masih Tingginya jumlah spesies yang perlu dilindungi, tingkat perdagangan satwa ilegal yang cenderung meningkat di Indonesia hingga mencapai USD 1 Milyar per tahun. Belum diaturnya hal-hal penting seperti invasive alien spesies dan zoonosis merupakan sebagian dari berbagai pertimbangan perlunya revisi terhadap UU tersebut.

Adapun rangkuman hasil rancangan UU Kehati tersebut adalah:

    1. Perlindungan ekosistem dan sitem penyangga kehidupan
    2. Salah satu permasalahan mendasar terkait perlindungan ekosistem yaitu bahawa UU No. 5 Tahun 1990 belum dapat menjamin keterwakilan ekosistem di kawasan konservasi. Dengan demikian masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dan pengaturan yang lebih jelas mengenai tata kelola (governace) dan efektivitas pengelolaan dalam melindungi kawasan ekosistem yang penting di Indonesia.

    3. Perlindungan spesies
    4. Salah satu permasalahan utama dalam konteks perlindungan spesies adalah masih terdapat jenis satwa yang belum dilindungi, selain itu pula banyak satwa yang dilindungi di negara lain dan kemudian diperjual belikan atau dipertukarkan di Indonesia. RUU KKHE ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

    5. Perlindungan sumber daya genetik
    6. Beberapa pakar memandang bahwa elemen perlindungan sumber daya genetik dalam RUU KKHE ini masih perlu diperkuat, khususnya untuk menjamin implementasi ketentuan akses dan pembagian keuntungan dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya yang telah diratifikasikan oleh Indonesia. Hal ini dapat mengatasi permasalahan “pembajakan hayati” (biopiracy), yaitu pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari Indonesia yang tidak dilakukan melalui mekanisme perizinan yang berlaku dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut.

    7. Komersialisasi/hak kekayaan intelektual
    8. Sejumlah pakat menvcermati perlunya RUU KKHE mengatur pemanfaatan komersial keanekaragaman hayati, khususnya sumber daya genetik. Nilai ekonomi yang sangat tinggi dari sumber daya genetik yang berada diwilayan Indonesia selayaknya dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat Indonesia dan bukan pihak asing. Untuk itu RUU KKHE perlu mencakup aspek hukum yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik, terutama aspek kekayaan intelektual, khususnya rezim paten.

    9. Kelembagaan
    10. Sejumlah pakar menyambut baik penguatan kelembagaan di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang dicakup oleh RUU ini, terutama lembaga yang akan khusus dibentuk untuk menangani pemanfaatan sumber daya genetik. Walaupun demikian, perlu dipastikan bahwa lembaga yang akan didirikan dapat dipastikan keberlanjutannya sehingga dapat menjamin implementasi efektif dari RUU ini. Dan juga memberikan pandangan mengenai perlunya perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini memiliki peran penting terutama dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya genetik.

    11. Permasalahan lainnya
    12. Sejumlah pakar mengemukakan pendapatnya terhadap struktur RUU KKHE ini yang dianggab sangat luas cakupannya dan sangat banyak jumlah pasalnya. Di samping itu, perlu juga dicermati kembali ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat teknis sehingga tidak perlu diatur sebagai muatan undang-undang namun dapat diatur dalam peraturan pelaksana

download RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

    Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT Benefita Indonesia
    HP: 0813 10138048 | Email: eniendriyeni@benefita.com
    Website :
    http://www.pelatihanlingkungan.com | http://www.trainingproper.com| http://www.limbahb3.com

PT. BENEFITA INDONESIA PROVIDER TRAINING ENVIRONMENT TERBESAR & TERLENGKAP Se-INDONESIA (Since 1 April 1998)

Artikel Terkait:

sumber: diskusi pakar kehati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>