Tidak Taat Peraturan Sebuah Perusahaan Ditutup (Eksekusi Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah)

perpu

Paksaan Pemerintah adalah salah satu sanksi administrasi. Pengertian Paksaan Pemerintahan adalah suatu wewenang (bukan kewajiban) aparat pemerintah untuk dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan dan atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya: menertipkan usaha yang tanpa izin (semua perbuatan yang ilegal). Pepatah yang mengatakan “peraturan dibuat untuk dilanggar” sudah tidak berlaku lagi. Buktinya sudah ada perusahaan yang ditutup karna melanggar aturan.

Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan proses penaatan penerapan sangsi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penaatan hukum lingkungan. Penerapan sangsi administrasi oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sangsi administrasi oleh Pemerintah Kota Samarainda merupakan hasil asistensi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup kepada lembaga-lembaga lingkungan daerah untuk mengatasi dan meminimalkan pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Tanggal 29 April 2013 Menteri Lingkungan Hidup bersama beberapa Deputi MENLH melakukan kunjungan kerja memantau proses penaatan penerapan sangsi administrasi bagi perusahaan pertambangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Kunjungan Kerja ini merupakan apresiasi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menegakkan hukum lingkungan.

Pada kesempatan ini Menteri Lingkungan Hidup beserta Walikota Samarinda melakukan kunjungan ke tiga perusahaan tambang batubara yang telah diberikan teguran tertulis dari Walikota Samarinda karena melanggar peraturan lingkungan. Satu perusahaan telah dinyatakan taat, satu perusahaan belum taat, dan satu perusahaan tidak taat dan berakibat dijatuhkannya sangsi penghentian sementara kegiatan penambangan dilanjutkan dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Ketiga perusahaan tersebut adalah :

  1. PT. Nuansa Coal Invesment telah berstatus taat karena sejak mendapatkan sangsi administratif berupa teguran tertulis dari Walikota Samarinda Nomor : 660/039/BLH-I/KS/I/2012 tanggal 25 Januari 2012. Upaya yang telah dilakukan per 25 Januari 2013 telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen RKL dan RPL, melakukan reklamasi lahan pasca tambang dan dilanjutkan dengan revegetasi, memiliki 3 kolam pengelolaan air limbah (settling pond) dan telah dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah, memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, telah rutin melakukan pengujian air limbah per bulan dan melakukan swapantau kadar parameter pH dan debit harian dan telah rutin melakukan pengukuran kualitas udara.

  2. PT. Insani Bara Perkasa (PT. IBP) berstatus belum taat karena sejak mendapatkan teguran tertulis melalui Surat Walikota Samarinda No. 660/151/BLH-I/KS/I/2013, Tgl 28 Jan 2013, Dengan kewajiban yang harus segera dilakukan adalah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin dan tepat waktu, lebih maksimal melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke media lingkungan, melakukan swapantau parameter pH dan debit harian secara rutin. Dari hasil pemantauan per 25 Januari 2013 PT. IBP belum menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan IV Tahun 2012, pengelolaan air limbah belum maksimal, namun sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

  3. CV. Bara Energi Kaltim (CV. BEK) dikenai sangsi administratif pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Kota Samarinda karena setelah mendapat teguran tertulis melalui Surat Walikota Samarinda No. 660/1126/BLH-I/KS/IX/2012, tertanggal 25 Sep 2012, yang bersangkutan tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL , pengelolaan air limbah tidak maksimal walaupun telah memiliki izin pembuangan air limbah namun belum rutin melakukan pengujian kualitas air limbah per bulan, pemantauan pH dan debit harian. Kondisi setling pond tidak terawat dan tidak melakukan pengujian kualitas udara ambient secara rutin per semester. CV.BEK juga diperintahkan untuk melakukan pemulihan lingkungan (reklamasi pasca tambang).

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan “Ketegasan Pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (melakukan penegakan hukum lingkungan), dapat menjadi contoh daerah lain dalam upayanya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum lingkungan”. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendorong budaya penaatan hukum terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup ke Samarinda ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk meningkatkan penaatan hukum lingkungan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sumber MenLH

Download jadwal training PT Benefita tahun 2015 DISINI. Download brosur training dan peraturan-peraturan terbaru tentang Lingkungan hidup DISINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>