ULASAN LEBIH JAUH TENTANG REVISI UU KEANEKARAGAMAN HAYATI (part 1)

kehati

Desakan untuk revisi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya sudah dibicakaran sejak lama. UU ini dinilai sudah tidak relevan lagi karena terdapat banyak kelemahan, baik itu dari segi keterwakilan ekosistem kawasan konservasi yang rendah sampai dengan sanksi pidana yang sangat rendah terhadap pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dan juga Indonesia menjadi titik transit perdagangan satwa ilegal.

Tahun ini, usulan untuk revisi UU masuk ke dalam program legislasi nasional(prolegnas). Dalam pembahasaanya, revisi UU ini akan digabungkan dengan RUU kekayaan Genetik yang sudah lama. Kedua usulan tersebut terangkum dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU Kehati).

RUU juga akan membahas tentang pengaturan dan pemanfaatan, isu permanen satwa di alam, komersialisasi untuk budaya religi serta pemanfaatan spesies yang harus dikontrol. Yang selama ini belum tercantum pada UU. Ruang lingkup RUU ini mencakup seluruh spesies baik di darat maupun dilaut. Untuk yang sudah terancam punah akan dikontrol dan populasinya juga akan dipantau.
sa1-418427_10150717889157792_1550851552_n

Kebun sawit yang membabat hutan ribuan hektar. Padahal, lahan ini bukan tak mungkin menyimpan keragaman hayati tinggi. Perlindungan terhadap keragaman hayati juga perlu ditingkatkan dalam revisi UU Kehati.

Direktur Program Tropical Forest Conservation Action Sumatera Kehati serta tim penyusun draf RUU mengatakan bahwa UU ini masih memiliki banyak kelemahan. Ada beberap kondisi terkini di tingkat Nasional maupun Internasional sudah tidak relavan lagi sehingga Indonesia harus menyesuaikan UU. Terlebih lagi Indonesia juga sudah menyatakan pada Convention on Biodiversity (CBD) bahwa, keanekaragaman hayati adalah salah satu pilar evolusi sehingga menjaga sistem penyangga kehidupan bumi. Dalam salah satu pembicaraan di CBD, negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati tingkat tinggi akan mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi.

Pembicaraan mengenai keterwakilan ekosistem mengemuka pada tahun 2010. Pada saat itu, Kementrian Kehutanan, KKP dan beberapa organisasi masyarakat sipil (NGO) mengadakan analisis dan menemukan kesenjangan antara keterwakilan kawasan konservasi dalam melindungi ekosistem-ekosistem penting di seluruh Indonesia.

Contohnya saja, di Sumatera hanya 9,92% ekosistem penting di kawasan konservasi. Dan pulau Jawa sudah menjadi ekosistem paling rusak. Untuk Kalimantan dan Papua masih cukup relatif cukup baik karena masih menyisakan ekosistem yang bagus, hanya saja keterwakilan ekosistem di kawasan konservasi masih rendah.

Peneliti Indonesi Center for Environmental Law (ICEL) juga penyusun draf RUU Kehati, Raynaldo Sembiring juga menyoroti aspek hukum. Dia mengatakan bahwa banyaknya permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam UU yang akan diperbaiki. Yaitu Penegakan hukum RUU Kehati agak berkembang dibandingkan dengan UU Nomor 5/1990 hanya hukum pidana dan banyaknya batasan. Namun di RUU Kehati ini aspek penegakan hukum dibagi menjadi tiga hal:

  • Sanksi administrasi, dalam RUU Kehati akan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu: teguran, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan izin.
  • Sanksi perdata cukup progresif dengan mengatur hak prosedural dan substansi. Hak prosedural berbicara soal standing suatu pihak dalam mengajukan gugatan.
  • Sanksi pidana, PPNS KLHK memiliki perluasan kewenangan penyelidikan sehingga tidak perlu berkoordinasi dengan Porli.

Harry Alexander dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa, UUD nomor 5 tahun 1990 masih belum memasukkan pilar ketiga konvensi keanekaragaman hayati meskipun Indonesia sudah meratifikasikan Protokol Nagoya menjadi UU pada tahun 2013.

Peneliti dar Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat IPB Mahmud Tohari mengatakan, banyak peneliti asing memanfaatkan sumber daya genetik lokal yang berkualitas tinggi. Sedangkan dalam batang tubuh RUU masih kental tentang sumber daya genetik liar. Padahal sumber daya genetik lokal berkualitas tinggi perlahan sudah dikembangkan oleh negara lain. Contohnya saja, embrio sapi Bali dibeli oleh Malaysia atau tanah garapan di Cilembu disewakan ke negara Jepang untuk penelitian ubi.
Bersambung ke ULASAN LEBIH JAUH TENTANG REVISI UU KEANEKARAGAMAN HAYATI (part 2)

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

    Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT Benefita Indonesia
    HP: 0813 10138048 | Email: eniendriyeni@benefita.com
    Website : http://www.pelatihanlingkungan.com | http://www.trainingproper.com | http://www.limbahb3.com

PT. BENEFITA INDONESIA PROVIDER TRAINING ENVIRONMENT TERBESAR & TERLENGKAP Se-INDONESIA (Since 1 April 1998)

Artikel Terkait:

sumber: Mongabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>